JAKARTA - Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dilakukan sebagai memperkuat daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.
Jokowi menjelaskan bahwa pemberian BLT dilakukan karena adanya kenaikan harga beras di seluruh dunia.
"Kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah, dan itu sudah dilakukan. Misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang. Sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," kata Jokowi.
Jokowi juga membantah adanya unsur unsur politisasi dalam pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jokowi menegaskan pemberian BLT telah dilakukan oleh pemerintah sejak September tahun 2023.
"Oh udah dari dulu (pemberian BLT). Ini kan sudah dari September," ungkap Jokowi.
Mengenai pemberian BLT Rp 200.000 per bulan, kata Jokowi, hal tersebut telah disepakati dan disetujui oleh DPR dengan menggunakan APBN.
"Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu," kata Jokowi.
Diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bakal mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rencananya BLT tersebut bakal disalurkan pada tiga bulan pertama tahun 2024 dari mulai Januari hingga Maret.
Baca selengkapnya: Disebut Ada Politisasi, Jokowi: Pemberian BLT Sudah dari Dulu
(Kurniasih Miftakhul Jannah)