JAKARTA - Calon Presiden Nomor 3, Ganjar Pranowo menyampaikan komitmen dan cara melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari masalah hukum, pelecehan hingga kesehatan mental. Menurut Ganjar, yang mesti dipastikan dari pekerja migran adalah legalitas.
Ganjar menjelaskan, lembaga dan kementerian terkait ketenagakerjaan menjadi kontrol pertama sebelum pekerja migran berangkat. Mulai dari keahilan si pekerja, kontrak kerja dan lainnya harus dicek dari awal sebelum berangkat.
"Masalah mereka hadapi mulai dari berangkat legalitas mesti beres. Mulai berangkat harus tahu skill apa dan apa ada kontrak kerja harus dipastikan. Lembaga yang ada kontrol dilakukan," ujar Ganjar dalam Debat Kelima Pilpres, Minggu (4/2/2024).
Kemudian, negara juga harus terus hadir mengawal pekerja migran di luar negeri. Pemda, BP2MI, Duta Besar Indonesia di setiap negara harus bisa melindungi para pekerja ini.
"Kami juga beri perlindungan, kita sampaikan ini kontak panic buttom, ada nomer telepon, bisa disampaikan di situ," kata Ganjar.
Dirinya juga menceritakan pengalaman saat melindungi pekerja migran yang terkena masalah di Arab Saudi, Sudan hingga Kamboja.
"Pengalaman kami bebaskan PMI bermasalah. Jadi saya sebagai gubernur, hubungi Menlu, Telpon Dubes agar bisa selesaikan itu," ujarnya.
Ke depan, kata Ganjar, pemerintah harus memiliki data benar untuk Pekerja Migran Indonesia. Mulai dari jumlahnya, keahilan para pekerja dan sebagainya harus lengka.
(Feby Novalius)