6 Fakta Menarik PIK dan BSD Jadi PSN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi merilis 14 daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2024. Dua di antaranya adalah PIK 2 dan BSD yang merupakan proyek konglomerat RI yang pernah berinvestasi ke Ibu Kota Nusantara.

PIK 2 merupakan garapan milik Sugianto Kusuma alias Aguan dan BSD milik konglomerat Franky Oesman Widjaja selaku bos Sinar Mas Group.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Sabtu (30/3/2024), berikut fakta-fakta mengenai PIK 2 dan BSD yang masuk daftar PSN.

1. Masuknya PIK dan BSD Sebagai Balas Budi

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menanggapi masuknya 2 proyek konglomerat RI tersebut ke dalam daftar PSN. Menurutnya, langkah tersebut merupakan semacam 'upah' atas investasi bos properti ke IKN belakangan.

"Jadi perkiraan banyak orang bahwa itu proyek say thank you Presiden Jokowi terhadap para konglomerat yang mem- backup dia di IKN bisa jadi, karena Wakil Kepala OIKN (Dhony Rahajoe) sudah dari Sinar Mas, Aguan sudah menjadi koordinator dari semua investor asing masuk (konsorsium nusantara)," ungkap Agus, pada 25 Maret 2024.

2. Keuntungan Masuknya PIK 2 dan BSD PSN

Agus Pambagio juga menilai baik BSD maupun PIK 2 saat ini sudah membentuk suatu ekosistem perkotaan, yang seharusnya tidak memerlukan lagi uluran tangan pemerintah terkait pengembangan proyek. Karena masuknya 2 proyek tersebut menjadi PSN bakal jauh lebih memudahkan mereka untuk berekspansi lebih luas.

Menurutnya, dengan masuknya sebuah proyek menjadi PSN, maka akan ada lebih banyak kemudahan yang bakal didapatkan terutama terkait penerbitan izin, pembebasan lahan, hingga akses permodalan yang tentu sudah ada jaminan dari negara sebagai proyek strategis.

"Kalau kita bicara PIK 2 dan BSD, mau apalagi pemerataannya, itu sudah jadi kota, ada tempat bisnis, rumah sakit, sekolah dan lain-lain," imbuh dia.

"Patut diduga, mereka mau memperluas kawasan itu, lalu minta fasilitas agar persoalan tanah dan izin bisa cepat selesai, mungkin disitu ada hutan lindung di tabrak, misal ada daerah lintas pelayaran ditabrak, kan kita tidak tahu juga," sambungnya.

3. Imbauan untuk Pemerintah agar Fokus pada IKN

Lebih lanjut, Agus menilai pengembangan proyek tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Pemerintah juga tengah membangun Ibu Kota baru yang digadang-gadang juga bakal menjadi pusat perekonomian baru. Sehingga semestinya, arah pembangunan bisa lebih difokuskan agar cita-cita awal tersebut bisa tercapai.

"Ini swasta besar ini akhirnya dibujuk masuk IKN, mungkin, saya tidak tahu dan tidak menuduh, itu bagian dari, ya sudah anda masuk situ (IKN) saya kasih fasilitas ini (PSN) yang sebetulnya, ngapain Jakarta diperluas lagi, kan sudah mau pindah, malah diperluas," pungkasnya.

4. Harapan Terkait Hal Tersebut

Dua PSN baru yang dikembangkan Pemerintah dan Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten dan Pengembangan Kawasan Terpadu BSD.

PSN di kawasan PIK 2 ini diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Sedangkan proyek di BSD diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung.

5. Biaya Pengembangan

Proyek yang tengah dikembangkan di kawasan PIK 2 tersebut diperkirakan akan memerlukan investasi senilai Rp65 triliun. Nantinya, kawasan PIK 2 ini akan terhubung dengan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg yang telah mulai digarap pada tahun 2023 lalu.

Sedangkan untuk Pengembangan Kawasan Terpadu BSD diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp18,54 triliun. Proyek ini didukung oleh Menteri Kesehatan yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Kawasan BSD City.

Hal ini tentu dilakukan dengan estimasi Penghematan Devisa sebesar Rp10,1 triliun dan Perolehan Devisa sebesar Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan Kesehatan dan Biomedical

Adapun, pembiayaan keseluruhan PSN baru yang disetujui berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN.

6. Tujuan PSN

Semua PSN baru yang disetujui ditujukan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan, pemerataan ekonomi nasional dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendapatkan dukungan Kementerian sektor.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)