HNSI Ajak Pemerintah Sejahterakan Para Nelayan

“Misalnya dengan pembinaan, dengan BBM subsidi, dan macam-macam. Tentu hal ini kami sadari pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus dilakukan pelatihan, gayung bersambut. Pemerintah menjalankan tugasnya, HNSI yang mewakili nelayan juga melakukan tugasnya, kita akan ketemu di tengah dan bergandengan tangan,” kata Herman Herry.

Selama ini, kata Herman Herry, program pemerintah pusat kepada para nelayan sudah berjalan tapi belum maksimal. Hal itu karena data yang dimiliki belum tertata dengan baik. Sehingga, HNSI ke depan akan menata ulang para anggota dengan memberikan kartu tanda anggota (KTA).

“Kami paham tidak maksimalnya program itu karena data yang tidak komplit, kedua pelaksanaan di lapangan dengan melanggar aturan, misalnya yang menerima BBM subsidi itu bukan orang yang berhak, adanya pembelokan program kepada orang-orang tidak berhak, pembelokan yang bukan tujuannya,” terangnya.

“Oleh karena itu kami akan bergandengan dengan tangan dengan penegak hukum dalam hal ini Polri, yang diwakili Kakorpolairut dan Diipolairut se Indonesia untuk bersama-sama menertibkan hal-hal yang belum tertib agar program-program perbantuan itu bisa tepat sasaran,” demikian Herman Herry.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)