Jokowi: Setop Bikin Aplikasi Baru Bikin Boros Uang Negara

"Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ungkapnya.

Jokowi kemudian menegaskan bahwa hadirnya birokrasi di tengah masyarakat seharusnya berperan untuk melayani masyarakat bukan mempersulit atau bahkan memperlambat pelayanan untuk masyarakat

"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, hingga kemudahan masyarakat seharusnya menjadi poin utama dalam tolak ukur meluncurkan sebuah aplikasi.

"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi. 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri. yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Gak akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.

Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing.

"Kita juga harus memperkuat govtech kita. satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha ada perpajakan dan lain-lainnya.

Baca Selengkapnya: Jokowi Luncurkan INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru, Pemborosan Uang Negara

(Taufik Fajar)