Pengakuan PNS Bekerja 37 Tahun Cairkan Tapera: Belum Bisa Beli Rumah, Tak Ada Hasilnya

JAKARTA - Pemerintah diminta mengkaji ulang program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) lantaran terlambat dalam mengejar target capaian rumah bagi masyakarakat kurang mampu. Polemik iuran Tapera ini juga dinilai memberatkan kelas menengah.

Ekonom Senior dan Peneliti Poltak Hotradero mengatakan, pada dasarnya Tapera adalah program untuk perumahan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu dengan skema tertentu.

”Jadi kalau memang suatu saat nanti mungkin Tapera harus direvisi kembali dan mungkin, saya nggak tahu, dibatalkan misalnya, ya kita akan kembali tetap seperti skema semula, di mana penyediaan perumahan bagi kaum tidak mampu itu, ya ternyata terlalu lambat untuk bisa ngejar target untuk pencapaian perumahan pada masyarakat,” jelas Poltak di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Poltak menyebut skema program ini sebelumnya sudah ada sejak tahun 2012. Menurut dia, pada saat itu iuran ini hanya digunakan sebagai stimulus program perumahan rakyat bagi masyarakat tidak mampu agar cepat tercapai.

"Penyediaan rumah murah sudah ada budgetnya dari pemerintah. Selalu ada tiap tahun, supaya bisa akselerasi Tapera keluar, itu suplemen yang sudah dilakukan pemerintah. Dengan adanya Tapera ini lebih cepat bagi kaum yang tidak mampu," ujar dia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Co-Founder Malaka Project & Content Creator Ferry Irwandi yang mengatakan bahwa iuran Tapera itu sebelumnya sudah berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS).