Terungkap! Investasi di IKN Susah Masuk karena Status Tanah Belum Jelas

Sebab, dikatakan basuki dengan cara pembekuan transaksi pertanahan atau para investor hanya diberikan izin HGB diatas HPL milik Pemerintah, menimbulkan dampak keraguan bagi para pelaku usaha ketika menanamkan modalnya.

"Sehingga nanti para investor tidak ragu lagi untuk melakukan investasinya," lanjutnya.

Mengingat, komposisi pembiayaan pembangunan Ibukota baru itu ditargetkan minim menggunakan APBN atau hanya 20% saja. Sedangkan 80% sisanya menggunakan pembiayaan diluar APBN, baik untuk skema investasi langsung dari badan usaha, maupun skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha).

(Taufik Fajar)