Hindari Investasi Bodong, Ini Cara RI Percepat Kenaikan Indeks Literasi Keuangan Masyarakat

JAKARTA - Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2022, tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 85,10%. Namun khusus di sektor pasar modal masih berada di kisaran angka 16,13%.

Sementara, tingkat literasi keuangan nasional adalah 49,68% dan di sektor pasar modal masih berada pada angka 4,11%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa kegiatan sertifikasi TPAKD merupakan bentuk komitmen OJK untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota TPAKD yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

“Sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan akan terus dikoordinasikan di Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang merupakan forum yang sangat penting dan krusial dalam upaya mempercepat akses keuangan” jelas Friderica dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Friderica menekankan perlunya extraordinary effort untuk dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara nasional, terkhusus pada sektor pasar modal.

Friderica juga berharap melalui kegiatan ini anggota TPAKD dapat menyusun program kerja yang berfokus pada pemanfaat produk dan layanan keuangan pasar modal dengan sebaik-baiknya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar program akselerasi inklusi keuangan dan pasar modal melalui pembekalan seputar pasar modal dan investasi kepada perwakilan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Indonesia di Jakarta.

TPAKD merupakan forum koordinasi yang terdiri dari pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan (LJK) dan akademisi, yang dibentuk untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Hingga 31 Maret 2024 tercatat telah terbentuk sebanyak 518 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD pada tingkat provinsi dan 484 tingkat kabupaten/kota.

Sementara Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo mendukung proyek strategis nasional di bidang edukasi ini yaitu dengan memberikan pembekalan kepada tim TPAKD agar kedepannya dapat menyelenggarakan program kerja literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal.

“BRIDS berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal di Indonesia melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan, serta tentunya melalui kolaborasi dengan regulator dan lembaga terkait, sebagai bentuk penerapan misi Perseroan untuk fokus kepada pengembangan pasar ritel dan untuk terus memberikan nilai tambah bagi investor di Indonesia,” kata Laksono.

(Dani Jumadil Akhir)