Masalah Gaji
Jauh sebelum pengajuan pengunduran diri dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono pernah curhat bahwa gajinya telat dibayar 11 bulan. Namun, masalah tersebut dipastikan telah selesai. Hak-hak gaji mereka sudah dibayarkan.
Pembayaran gaji pimpinan dan staf Otorita IKN dibayarkan pada tahun anggaran 2023 melalui sistem rapel. Pembayaran dilakukan secara rapel karena peraturan terbit beberapa waktu setelah pimpinan dan staf Otorita IKN mulai menjalani tugas mereka.
Pengakuan Luhut soal IKN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pernah kesal dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Hal ini terjadi sebelum keduanya mengundurkan diri.
Alasan Luhut adalah Kepala dan Wakil Otorita IKN sudah memiliki wewenang besar sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan untuk pembangunan IKN.
"Lu (Bambang dan Dhony) sudah punya kewenangan semua, ya lakuin dong, saya kesal saja lihatnya," ujar Luhut, Selasa 4 Juni 2024.
Luhut menjelaskan, Badan Otorita IKNsebetulnya sudah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Namun menurutnya, regulasi tersebut tidak belum membuahkan hasil pekerjaan yang optimal dalam pembangunan IKN.
"Kalau menurut saya semua UU yang dibutuhkan sudah kuat dia punya, kasarnya dia bikin keputusan apa juga jalan. (Bambang dan Dhony mundur) menyangkut leadership saja, kita tidak bisa bicara aib orang lah," lanjutnya.
Luhut menilai, Bambang dan Dhony sebagai pemimpin belum mampu untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat untuk mendukung percepatan pembangunan IKN. Misalnya seperti masalah lahan di IKN yang sebetulnya belum jelas statusnya. "Semua itu Kepala OIKN punya kewenangan yang sangat luas untuk menyelesaikan masalah, tinggal keberanian untuk membuat keputusan," ujar Luhut.
Luhut membantah bahwa pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN sebelumnya akibat masalah lahan di IKN. "Tidak ada itu. Pembebasan lahan itu saya sudah pimpin rapatnya, tinggal dieksekusi saja. Eksekusi saja tidak bisa, ya bagaimana," katanya.
Luhut mengatakan, IKN secara garis besar tidak ada masalah. Pembangunan hingga investasi di sana terus berjalan.
"IKN itu tidak ada masalah, yang masalah yang jadi anunya, pimpinannya. Jadi kalau orang bilang tidak ada investasi pembangunan semua jalan, yang lambat sana-sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini, overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota," ujarnya menegaskan.