JAKARTA - Pengusaha tekstil mengungkapkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sempat mengalami pertumbuhan sebelum terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi saat ini.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan sebelum dikeluarkan aturan Permendag Nomor 8 tahun 2024,
TPT sempat mengalami pertumbuhan positif terutama dengan berjalannya pabrik-pabrik tekstil secara penuh.
Dia menyebutkan kondisi tersebut disebabkan implementasi perintah Presiden Joko Widodo yang menghasilkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 guna mengatur pengendalian impor pakaian jadi ke pangsa pasar tanah air.
"Sebelumnya, di 2024 pertumbuhan sempat mulai positif setelah ada Permendag 36 2023, sebagai implementasi perintah presiden tanggal 6 Oktober 2023 terkait pengendalian impor pakaian jadi," jelas Gita saat dihubungi MPI, Sabtu (15/6/2024).
Dampak positif dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 itu, diakui Gita, mengakibatkan industri TPT kembali bangkit setelah sebelumnya pun juga sempat mengalami bisnis yang lesu.
"Dampaknya di kuartal pertama 2024, sebagian industri garment dan IKM sempat beroperasi full," lugas Gita.
Tetapi, kondisi pertumbuhan positif industri TPT di kuartal I-2024 kembali menemui hambatan. Pemerintah sepakat untuk mengeluarkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang aturannya memberikan relaksasi impor kepada tujuh komoditas, salah satunya pakaian jadi, sehingga memudahkan gempuran produk impor tekstil terutama dari China mendominasi pasar lokal Indonesia.
"Kondisi lalu berlanjut serangan impor murah dari china baik yg legal maupun ilegal ke pasar domestik karena china overstock akibat kondisi global. Banjirnya impor ini mengakibatkan pasar domestik dipenuhi barang impor murah sehingga produk dalam negeri tidak bisa bersaing dan mengakibatkan turunnya produksi hingga utilisasi hanya sekitar 45%," terang Gita.
Untuk itu, Gita berharap pemerintah mau membukakan matanya kepada pengusaha industri TPT khususnya jika mengutamakan pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.
"Kondisi ini akan terus berlangsung sampai ada kebijakan perbaikan pasar dari pemerintah, sepanjang pemerintah masih pro terhadap para importir pedagang, kondisi ini akan terus terjadi," katanya.
(Feby Novalius)