JAKARTA - Presiden Jokowi menyoroti tanaman kratom yang kerap ditolak saat ingin diekspor. Untuk membahas kebijakan tanaman kratom, Jokowi menggelar rapat terbata pagi ini.
"Rapat tentang kratom ya," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
Moeldoko menjelaskan bahwa selama ini belum ada standarisasi tata kelola tumbuhan kratom. Sebab, katanya, tumbuhan tersebut beberapa kali ditolak saat ingin diekspor.
"Yang kedua perlu ada tata niaganya. Memang menteri perdagangan sedang menyusun aturan mainnya itu tapi perlu nanti segera di percepat. Sehingga efek kepastian nanti masing-masing stakeholder terkait harus bagaimana," jelasnya.
Pembahasan lainnya terkait tumbuhan kratom tersebut yakni masalah penggolongan. Karena, kata Moeldoko, terdapat perbedaan penggolongan oleh BNN dan hasil riset dari BRIN.
"Kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu. Masih ada perbedaan persepsi untuk itu saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset. Rusetnya mengatakan bahwa mengandung tapi dalam jumlah tertentu. Artinya saya minta lagi jumlah tertentu seperti apa yang itu membahayakan kesehatan," ungkapnya.