Ternyata Ini Penyebab Biaya Proyek Infrastruktur Bengkak

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan masalah lahan menjadi penyebab utama pembengkakan biaya pada sebuah proyek infrastruktur.

Menteri Basuki menjelaskan, dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur perlu dilakukan Survei Investigation Design (SID). Ketika survei tersebut rampung dikerjakan makan barulah masuk dalam tahap konstruksi.

Akan tetapi, menurutnya kerap kali SID atau analisa terhadap lahan yang akan dibangunkan sebuah proyek tidak mendetail dan kurang teliti. Misalnya kontur tanah, legalitas lahan, dan lainnya baru terungkap setelah proyek dikerjakan, alhasil diperlukan biaya tambahan untuk tetap mengerjakan proyek tersebut.

"Mengetahui kondisi tanah baru kemudian di desain, itu yang biasanya tanah didalamnya tidak terlihat dengan jelas, jadi harus detail, kadang kurang detail, sehingga banyak cost overrun (pembengkakan biaya)," ujar Menteri Basuki usai menghadiri acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

"Cost overrun itu awalnya dari SID yang kurang akurat, kalau kapasitas engineering kita, itu saya kita bagus, mulai dari pendidikan, cuma nanti praktik di lapangan harus integritas," sambungnya.

Menteri Basuki menyebutkan dalam mengantisipasi pembengkakan biaya proyek maka peran dari konsultan dan pengawas proyek sangat dibutuhkan. Agar keuntungan pelaku usaha konstruksi yang dikontrak Pemerintah tidak terkikis pembengkakan biaya.

"Saya hanya punya instrumen APBN, tapi APBN itu kalau tidak dikerjakan oleh penyedia jasa yang baik, ya tidak akan jadi bisa apa-apa," kata Menteri Basuki.

"Saya sampaikan tadi pengalaman di lapangan, kita akan menuju ke kualitas pekerjaan, itu pasti biasanya ada di konsultan, sejak desain, survey dan lainnya," tutupnya.

(Taufik Fajar)