Konsep Tumpang Tindih, Pengusaha Minta Aturan Iuran Tapera Direvisi

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar Undang-Undang (UU) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) direvisi setelah pihaknya mempersiapkan berbagai masukan.

“Kami sudah mempersiapkan semua masukkannya, kepada Pemerintah maupun parlemen,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta dikutip Antara Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, konsep Tapera berpotensi tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Manfaat Layanan Tambahan (MLT). Untuk itu, ia mengajukan ide revisi demi penyelarasan kebijakan.

Namun, lantaran telah menjadi UU, maka revisi perlu melalui pembahasan dengan DPR, tidak cukup hanya dengan Pemerintah. “Tidak bisa bolak-balik hanya dengan Pemerintah kalau Undang-Undangnya tidak diubah. Jadi, kelihatannya kita harus tunggu sampai parlemen yang baru,” jelasnya.

Shinta memastikan telah melibatkan banyak pihak dalam usulan revisi UU Tapera, termasuk dengan mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.