Ternyata Pekerja Asing Banjiri RI Gegara Utang Luar Negeri

JAKARTA - Banyaknya pekerja asing di Indonesia ternyata disebabkan oleh pinjaman luar negeri. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis.

Abdul mengakui, sistem pinjaman asing atau loan terkadang mengharuskan pekerja asing ikut dalam pekerjaan konstruksi di dalam negeri.

Padahal menurutnya, saat ini sebetulnya juga banyak tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri yang memiliki cukup kompetensi untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur yang mengadopsi teknologi-teknologi baru.

"Kalau kita selama ini di PU, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan luar negeri, itu juga karena memang sudah perjanjiannya di- loan (pinjaman)-nya harus menggunakan tenaga ahli dari luar negeri," ujar Abdul di Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Berbeda dengan proyek-proyek yang dibangun menggunakan APBN yang mana 100% menggunakan tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri. Sebab diharapkan punya dampak ekonomi lanjutan dari dalam sebuah penyelesaian pekerjaan.

"Tetapi kalau pekerjaan APBN itu semua tenaga kerja dari kita tidak ada yang dari luar," tambahnya.

Meski demikian, Abdul Muis menganggap penggunaan tenaga kerja asing ini sebagai bagian dari proses transfer pengetahuan bagi para pekerja konstruksi di Indonesia dalam menggarap proyek-proyek yang mengadopsi teknologi tinggi.

"Bukan berarti menggunakan tenaga luar tapi kita tidak mampu, kita mampu. Tetapi mengikuti dari perjanjian pinjam loan-nya itu agar melibatkan, menggunakan tenaga dari luar sekaligus untuk transfer ilmu pengetahuan," tambahnya.

Abdul Muis memberikan contoh rencana membangun proyek tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kajian pembangunannya digarap oleh perusahaan asal Korea, Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd bersama PT Hutama Karya (Persero). Konstruksi ini menurutnya harus melibatkan tenaga kerja dari luar negeri, karena proses studi dilakukan oleh asing.

"Tenaga-tenaga ahli kita sebetulnya sudah mampu melakukan itu (proyek teknologi tinggi), orang Indonesia mampu di sana, tetapi kesempatannya yang selama ini belum terbuka, belum ada. Pemerintah selama 10 tahun ini memberikan kesempatan untuk mereka mengimplementasikan kemampuannya di negeri sendiri," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)