Hapus Kredit Macet UMKM, OJK: Tergantung Presiden Jokowi

“Tetapi pada waktu yang bersamaan juga tentu pemerintah juga harus melihat kan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan apakah ini bisa membahayakan bank atau tidak bisa membahayakan bank,” ujar Dian.

“Jadi ada keseimbangan sebetulnya antara keinginan untuk mempantu UMKM di satu segi tetapi juga ingin melindungi seperti bank BUMN untuk jangan sama juga terjerat masalah hukum,” tambahnya.

Maka itu, Dian menyadari bahwa memang ada beberapa hal yang menyebabkan pembahasan aturan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Meskipun, saat ini memang perlu segera untuk bisa menyelesaikan hapus tagih itu karena tentu perlu kepastian hukum untuk UMKM.

(Taufik Fajar)