MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ombudsman mengkritik Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) karena peternak merugi hingga Rp20 miliar per bulan, imbas harga jual ayam hidup anjlok di bawah harga pokok produksi (HPP).
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra mengatakan, komoditas unggas masih menjadi persoalan rutin dari tahun ke tahun. Padahal, sektor bisnis peternakan diatur atau dilindungi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan Petani, termasuk peternak di dalamnya.
Bahkan prinsip yang sama juga diatur melalui aturan turunan, yaitu Aturan Menteri Pertanian (Permentan) perihal Perlindungan Peternak. Hanya saja, kedua beleid ini dinilai Ombudsman belum bisa diimplementasikan oleh Bapanas dan Kementan.
“Ini menjadi keprihatinan Ombudsman dari tahun ke tahun karena persoalan unggas ini senantiasa menjadi persoalan rutin, tiap tahun tapi tidak ada solusi permanen,” ujat Yeka saat ditemui di gedung Ombudsman, Selasa (27/8/2024).
Berdasarkan regulasi, lanjut dia, unggas merupakan bahan pokok penting, termasuk dalam sembilan komoditas pangan yang diurus Badan Pangan Nasional, karenanya Bapanas harus memiliki kerangka regulasi yang mampu mengatur stabilisasi pasokan dan harga unggas.
“Namun, kenyataannya regulasi yang ada ini masih banci sampai sekarang, misalnya AHP, HPP tidak menolong peternak gitu, jadi sebetulnya sudah ada regulasi perlindungan peternak,” paparnya.
Hal senada berlaku untuk Permentan terkait Perlindungan Peternak. Kendati begitu, Kementerian Pertanian disebut belum memiliki program untuk memproteksi peternak.
“Jadi satu sisi, kalau dari sisi kebijakan stabilisasi harga dan pasokan itu Badan Pangan Nasional, tetapi juga di sisi hulunya Kementan memiliki peranan strategis sesuai dengan tupoksinya untuk melindungi peternak dan memberdayakan,” ucap dia.
Adapun, Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) baru saja mengajukan aduan ke Ombudsman akibat harga komoditas unggas di pasaran berada di bawah pokok produksi (HPP). Kondisi ini membuat peternak merugi hingga Rp20 miliar per bulan.
Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan, sejak Juli tahun ini harga ayam di pasar turun drastis, bahkan pernah menyentuh titik terendah, yakni Rp 14.500 per kilogram (kg) periode 28-29 Juli 2024. Sementara harga HPP saat itu berada di posisi Rp 21.000 per kg.
“Jadi kedatangan kami kesini, ke Ombudsman ini ingin mengadukan terkait dengan masalah perunggasan yang sampai hari ini belum selesai,” kata Alvino saat ditemui di kantor Ombudsman.
Dia mencatat, penurunan terjadi sejak 5 Juli lalu di beberapa daerah, seperti Banten dan Jawa Barat (Jabar). Pada tanggal tersebut, harga ayam di Banten per kilogram turun menjadi Rp18.000 per kg.
“Kami mulai dari tanggal 5 Juli ini kami ambil patokan di Banten, jadi di Banten itu harganya sudah Rp18.500 - Rp 20.000, tapi realisasi harganya di bawah itu Rp 500 - Rp1.000, jadi di Banten sekitar Rp18.000 itu tanggal 5 Juli,” paparnya.
Sementara, harga ayam di Bogor dan Depok ada di angka Rp19.000 - Rp20.000 per kg. Dengan begitu, harga unggas di dua kota Jawa Barat ini di bawah Rp2.000 dari HPP.
“Di HPP sekitar Rp21.000 karena harga di DOC (Day Old Chick) masih harga Rp7.500 sampai Rp8.500. Itu di Juli, berarti di bawah harga HPP Rp2.000,” beber dia.
Alvino mengaku harga komoditas unggas di pasar sempat naik, setelah pihaknya melakukan audiensi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan melakukan aksi demonstrasi. Namun, kenaikan harga tidak berlangsung lama alias kembali menyusut lagi.
“Setelah 5 Juli turun, turun, turun terus sampai puncaknya di harga Rp14.500 itu di sekitar tanggal 28-29 Juli, itu sempat harga realisasinya Rp15.500 sampai dengan 17.000. Itu ada turun terus, titik terendah sampai 29 Juli,” ucapnya.
“Diundang tuh semua integrator hari Kamis rapat, hari itu langsung harga ayam di pasar naik Rp200.000 sampai Rp4.000 dari 15.000, jadi naik. Nah, terus akhirnya setelah naik itu beberapa hari terus hari Senin begitu mereka tau kami gak jadi demo harga turun lagi, turun lagi, turun lagi,” jelas Alvino.
(Feby Novalius)