Menanti Pembangunan Infrastruktur dengan Anggaran Rp433,9 Triliun di 2025

JAKARTA - Anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp433,9 triliun dalam APBN 2025. Anggaran pembangunan infrastruktur diutamakan untuk infrastruktur pendidikan, pangan hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," kata Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendukung program pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, diharapkan pembangunan infrastruktur tersebut juga memperhatikan dan melibatkan kontraktor lokal atau swasta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi La Ode Safiul Akbar menilai banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun kebelakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Satu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.

Melihat keberhasilan tersebut, La Ode meyakini, pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi. Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.

“Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor local dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Selama ini, menurut La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan. “Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kotraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia.

Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan dan perputaran ekonomi. Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 190.677, dengan rincian, skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan.

Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor kokal. “Dominasi BUMN Karya yang terlalu dominan sehingga kontraktor lokal sulit untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung ujungnya tidak dibayar,” ucapnya.

Untuk itu, sambung La Ode, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerjasama dengan kontraktor lokal ataupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap-tiap daerah.

“Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi,” ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)