Kepala Daerah Diminta Hati-Hati Menetapkan UMP 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) meminta seluruh Kepala Daerah untuk hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penegasan ini diungkapkan BG saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Mulanya BG mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan. “Bapak ibu lah yang paling tahu kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana caranya agar di daerahnya tetap aman dan stabil,” katanya.

BG kemudian melanjutkan bahwa masyarakat yang kuat kata kuncinya adalah mendorong partisipasi masyarakat di dalam berbagai perumusan kebijakan dan membangun institusi di daerah terutama di dalam aspek pelayanan publik. Kemudian resistensi masyarakat yang dapat diatasi termasuk menjaga suhu politik agar situasi di daerah tetap stabil.

“Oleh karenanya, saya menitipkan kepada Kepala Daerah untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing dengan melakukan, pertama terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif legislatif dan yudikatif di daerahnya,” katanya.

Selanjutnya, kata BG, para Kepala Daerah juga diminta menjaga stabilitas daerah khususnya mendekati agenda terdekat yakni Pemilihan Kepala Daerah serta penetapan penetapan UMP Provinsi dan UMP Kabupaten/Kota.

“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangakn dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis,” katanya.

“UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yg dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata BG mengingatkan.

Selanjutnya, BG mengatakan terkait dengan Pilkada serentak semua pihak diharapkan agar pesta Demokrasi itu betul betul bisa berjalan dengan aman lancar jujur, adil, dan damai.

“Untuk itu kami mengusahakan kepada setiap kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detail dan sebaik baiknya gunakan kontigensi plan untuk mengantisipasi setiap risiko yang berpotensi muncul, jangan sampai kita tersedak atau panik oleh perkembangan situasi di luar kendali kita,” pungkasnya.

(Taufik Fajar)