5 Fakta Bank Bangkrut Bertambah Jelang Akhir 2024, Ini Alasan OJK

JAKARTA - Jumlah bank bangkrut di Indonesia bertambah jelang berakhirnya 2024. Sejauh ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha sebanyak 20 BPR/S sepanjang 2024.

Berikut adalah fakta mengenai bank bangkrut yang dirangkum Okezone, Minggu (28/12/2024).

1. Alasan izin bank dicabut

Pencabutan izin dilakukan untuk menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen setelah pemegang saham dan pengurus BPR/S tidak mampu melakukan upaya penyehatan.

“OJK pada saat ini terikat UU P2SK, di mana status BDP (bank dalam penyehatan) tidak boleh melampaui satu tahun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (PBKN) OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Selasa.

2. Pencabutan izin BPR

Dian mengatakan pencabutan izin usaha (CIU) pada bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) tersebut tidak serta merta dilakukan.

Dalam hal ini, pengawas senantiasa memantau realisasi rencana tindak penyehatan yang dilakukan oleh BPR/S dan pemegang saham pengendali (PSP).

3. Daftar bank yang izinnya dicabut

Hingga 17 Desember 2024, tercatat sebanyak 20 BPR/S yang dicabut izin usahanya, yakni:

- PT BPR Arfak Indonesia

- PT BPR Kencana

- PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan

- PT BPR Duta Niaga

- PT BPRS Kota Juang Perseroda

- PT BPR Nature Primadana Capital

- PT BPR Sumber Artha Waru Agung

- PT BPR Lubuk Raya Mandiri

- PT BPR Bank Jepara Artha

- PT BPR Dananta

- PT BPRS Saka Dana Mulia

- PT BPR Bali Artha Anugrah

- PT BPR Sembilan Mutiara

- PT BPR Aceh Utara

- PT BPR EDCCASH

- Perumda BPR Bank Purworejo

- PT BPR Bank Pasar Bhakti

- PT BPR Madani Karya Mulia

- PT BPRS Mojo Artho

- Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

4. Upaya penyehatan BPR

Upaya korektif seperti penambahan setoran modal, aksi korporasi hingga konsolidasi merupakan beberapa upaya penyehatan yang dilakukan selama masa BPR ditetapkan pada status dalam penyehatan.

"Realisasi dari rencana tindak BPR/S dan PSP ini yang berpengaruh terhadap penetapan BPR/S dalam Penyehatan dapat kembali normal atau menjadi BPR/S dalam resolusi," kata Dian.

5. Pengawasan OJK

Saat ini, menurut OJK, hampir seluruh BPR/S di Indonesia tercatat dengan status pengawasan normal.

Fokus pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPR/S bertujuan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas dan terpercaya, tangguh, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terutama pada daerah atau wilayahnya.

Meski begitu, Dian mengatakan bahwa permasalahan serta kondisi BPR/S yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya perlu untuk dideteksi sejak awal.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan dan penguatan sektor perbankan, khususnya BPR dan BPR Syariah, yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)