Menko Airlangga Bantah Ada Tax Amnesty Jilid III

Sementara itu dari sisi Kemenkeu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu cenderung enggan mengomentari pernyataan Budi ketika dikonfirmasi hal yang sama seusai konferensi pers realisasi APBN 2024 pada 6 Januari 2025 memilih untuk tidak berkomentar.

"No comment," kata Febrio singkat.

Adapun pembahasan tax amnesty mulanya mencuat di Parlemen. Pemerintah dan DPR RI sepakat memasukkan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam daftar draf usulan Prolegnas RUU Prioritas 2025.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)