6 Fakta Terbaru Pagar Laut Tangerang dari Denda, HGB Ilegal hingga AHY Minta Investigasi Penyalahgunaan Kekuasaan

4.  Menjadi Perhatian AHY

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi & Informasi Publik
Kemenko IPK Herzaky Mahendra Putra menegaskan, Menko AHY sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN.
"Ini menunjukkan bahwa beliau concern terkait isu ini, serta sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik, mengingat Kementerian ATR/BPN berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata dia dalam keterangan tertulis.

5. Penyalahgunaan Wewenang

Herzaky menekankan ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah maupun kerja Juru Ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu. Juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut. RTRW Prov Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB.
 
 

6. Investigasi

Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik.
"Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN," tegasnya,
Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)