Arahan Prabowo Usai Polemik Gas LPG 3 Kg, Bahlil: Ada Oknum Bermain!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

1. Arahan Proses Subsidi Tepat Sasaran

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami atas Arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025) .

"Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama terkait LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden," sambungnya.

2. Reformasi Subsidi LPG Lebih Tepat Sasaran

Prabowo, kata Bahlil, mempertimbangkan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja," jelasnya.

3. Subsidi LPG yang Capai Rp87 Triliun

Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. 
Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya sekarang, sejujurnya kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” kata Bahlil.

Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusinya, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG pada tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah dipasarkan.

“Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.

4. Sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

"Saya menyadari bahwa ini mungkin barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi pengaturan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul- betul tepat sasaran," tandasnya.

(Taufik Fajar)