Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diubah, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

JAKARTA – Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah diubah Presiden Prabowo Subianto. Semula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diubah menjadi PP Nomor 6 Tahun 2025 yang sudah berlaku mulai 7 Februari 2025 dengan mengubah beberapa poin ketentuan dalam aturan sebelumnya.
 
 

1.  Adanya Perubahan Iuran Program JKP

Dalam perubahan aturan tersebut, yang utama adalah adanya perubahan tingkat iuran program JKP, yang diketahui bahwa pada pasal 11 PP Nomor 37 Tahun 2021, iuran JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan. Kini dalam PP Nomor 6 Tahun 2025, iuran JKP telah ditetapkan besarannya yaitu 0,36% dari upah sebulan.
 
Kemudian, hal kedua yang terdapat perubahan yaitu pada pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2021 yang mengatur manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling lama enam bulan dengan ketentuan mencapai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama serta 25% dari upah 3 bulan setelahnya. Kemudian di pasal 22 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2025 telah diubah dan ditetapkan menjadi 60% dari upah dengan jangka waktu paling lama enam bulan.
 
"Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% dari upah, untuk paling lama 6 bulan," bunyi aturan baru dikutip dari PP Nomor 6 Tahun 2025.
 

2.  Atur Hak Atas Manfaat JKP

Perubahan selanjutnya yaitu dalam pasal 40 PP 6/2025 yang mengatur tentang hak atas manfaat JKP hilang apabila pekerja tidak mengajukan klaim dalam waktu enam bulan setelah pemutusan hubungan kerja, telah mendapat pekerjaan baru, atau meninggal dunia.

 
3.  Aturan Perusahaan Pailit

Tak hanya itu, masih terdapat perubahan lagi yaitu adanya penambahan pasal 39A yang mengatur ketentuan manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan jika perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan aturan perundang-undangan.
 
"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 bulan, maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," bunyi Ayat (1) aturan tersebut.
 
"Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan social ketenagakerjaan," bunyi Ayat (2).
 
Baca Selengkapnya: Presiden Prabowo Subianto Ubah Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Korban PHK Dapat 60% Gaji Selama 6 Bulan

(Taufik Fajar)