5 Fakta THR Ojol hingga Potensi Ganggu Iklim Investasi di RI

JAKARTA - Driver ojek online (ojol) melakukan demo menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menjelaskan, SPAI menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat regulasi terkait THR ojol sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku layaknya pekerja pada umumnya, bukan sebagai mitra.
Menurutnya, tahun lalu Kemenaker menjanjikan bahwa ojol akan mendapatkan THR. Tapi nyatanya THR yang dimaksud hanya sebatas imbauan kepada penyedia platform dan tidak bersifat wajib. Selain itu platform tidak mau memberikan THR, tapi bentuknya sekedar insentif yang menuntut kami untuk harus bekerja bila ingin mendapatkan insentif tersebut.
"Insentif tersebut didapat dengan syarat harus menjalankan orderan di hari raya Idul Fitri hari pertama dan kedua.  Upah atau pendapatan dari orderan tersebut baru akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Selain itu insentif bisa dalam bentuk barang yang nilainya ditentukan oleh perusahaan platform," kata Lily.
Namun sayangnya, THR ojol ini dinilai bisa menggangu iklim investasi di Indonesia. Berikut fakta mengenai THR ojol yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/2/2025).

1. Ganggu Investasi

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan jika semakin banyak beban finansial dibebankan kepada perusahaan dengan tidak adanya dasar regulasi yang jelas dan lewat kebijakan yang cenderung populis, maka ini akan menjadi preseden dan berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia.
“Sangat berdampak buruk. Kebijakan harus diambil berdasarkan proses teknokratis yang komprehensif untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian  kebijakan, faktor yang sangat buruk bagi iklim usaha dan investasi di Indonesia," ucapnya.

2. Cari Win-Win Solution 

Dia menilai tuntutan THR ini merupakan dinamika yang wajar tetapi perlu dicarikan solusi yang sama-sama tidak memberatkan alias win-win. Bisnis ojol, katanya, bisa tumbuh pesat karena business model yang memungkinkan fleksibilitas bagi driver, perusahaan ojol, dan penumpang/pengguna jasa ojol. Fleksibilitas itu merupakan faktor yang membuat industri ojol tumbuh dan berkembang; apalagi di saat kondisi ekonomi kurang menentu.
"Jika dipaksa untuk menerapkan bisnis model konvensional, misalnya dengan kontrak formal dan kewajiban membayar THR, industri ini akan segera collapse. Banyak pihak, termasuk para driver dan UMKM akan dirugikan, ekonomi akan sangat terpengaruh," katanya.