Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Tak Lagi Bergantung dengan APBN dan APBD

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Kepala Daerah tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan pembangunan. Pemerintah Daerah harus bisa berinovasi dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

1. Skema Pembiayaan Tanpa APBN atau APBD 

Sri Mulyani menjelaskan, ada banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta untuk membantu pembangunan daerah. Dia mengatakan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama lantaran sangat bergantung pada kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100% APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” tegas Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah yang dilangsungkan di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (23/2/2025).

2. Pemda Harus Kreatif

Lebih lanjut, Sri Mulyani membeberkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selagi pembangunan tersebut bisa menghasilkan pendapatan, maka pembiayaan inovatif dapat dilakukan. Hal ini seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

“Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.