Ternyata Ini Penyebab Macet Horor di Tanjung Priok

2. Tidak Ada Pedoman 

Selain masalah akses jalan, Djoko juga mencatat tidak adanya pedoman untuk menghitung kapasitas pelabuhan seperti bandara. Pembangunan di Pelabuhan Tanjung Priok memperbesar terus kapasitas sisi laut, namun kapasitas sisi darat tidak dikembangkan.

Padahal menurutnya, dalam perhitungan kapasitas harus dimasukkan ketersediaan tempat parkir truk, toilet dan lain-lain. Kapasitas yang paling kecil atau minimal, dikatakan Djoko, adalah yang harus dipakai sebagai patokan.

"Jika hal yang sangat mendasar itu tidak menjadi perhatian, maka kemacetan lalu lintas ini akan terus terjadi," jelasnya.

3. Harus Tata Ulang

Lebih jauh Djoko menyebut kawasan Pelabuhan Tanjung Priok harus ditata ulang termasuk area penyangga antara pelabuhan dengan lingkungan pertokoan dan pemukiman harus ada jarak minimal 1 km. Ia juga menyarankan agar pemerintah mengikuti layout asli kawasan pelabuhan zaman Hindia Belanda, di mana batas pelabuhan itu Cempaka Mas dan sampai ke timur.

Di sisi lain, penyebab kemacetan, kata Djoko juga karena uang taping untuk parkir sebesar Rp 17.500 sekali masuk Pelabuhan Tanjung Priok sangat memberatkan pengemudi truk. Biaya semacam ini selain menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dinilai Djoko juga tidak jelas manfaatnya.

"Penarikan biaya pada ranah publik harus jelas peruntukan dan manfaatnya. Ruang publik bukan untuk sebagai ladang penghasil uang, tapi sudah ada aturannya. Kebijakannya mestinya tidak boleh untuk mencari keuntungan perusahaan, akan tetapi sifatnya hanya cost recovery saja," tegasnya.

4. Dampak dari Kesalahan

Disamping itu, kejadian itu merupakan dampak dari kesalahan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Pada angkutan Lebaran, pemerintah terlalu lama membatasi operasional logistik, bahkan sampai 16 hari. Pembatasan operasional angkutan logistik semestinya tidak boleh lebih dari lima hari.

Kondisi itu menyebabkan bongkar muat di pelabuhan menumpuk, bahkan tersendat yang dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi mengingat kelancaran distribusi logistik menjadi salah satu indikator perputaran ekonomi.

"Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu agar tidak terulang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan lagi akibat kesalahan kebijakan dan pada akhirnya juga negara merugi, karena pertumbuhan ekonominya tidak tercapai," pungkasnya.

(Taufik Fajar)