Lengkap! Ini Teks Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025

Hadirin sekalian, Kami juga bangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek Kesehatan Gratis telah digunakan oleh lebih dari 18.000.000 warga. 66 rumah sakit di 66 Kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Kawasan Ekonomi Khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat layanan medis bertaraf internasional agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri. Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS. 

Indonesia hadir menjadi tamu kehormatan dalam perayaan kemerdekaan India dan Perancis. Kami selesaikan perundingan dagang EU CEPA serta dengan Amerika. Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara. 19 Hadirin sekalian, Kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Gaji hakim telah kami naikkan hingga 280%. Kami bongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan POLRI, kami pastikan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat." 

Sejak kami terbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, sudah 3,1 juta hektar dari 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan ditertibkan. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. 

Hadirin sekalian, Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, 3 komando daerah Angkatan Udara, 1 komando operasi udara, 6 grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. 

Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, dimana seluruh warga negara, dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Hadirin sekalian, Kita, setiap elemen negara Indonesia, bekerja agar setiap anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kenyang. Kita ingin petani nelayan kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa. 

Kita ingin guru-guru semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah. Wong cilik iso gemuyu. Itulah tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya. 

Untuk itu, apresiasi yang tinggi harus saya berikan kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja yang membanggakan kita semua. MPR RI melalui visi besar “Rumah Kebangsaan. Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat” secara konsisten sosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten turun ke rakyat, jelaskan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

Ini sangat penting, karena pemahaman UUD 1945 bisa selamatkan ekonomi kita, bisa selamatkan demokrasi kita. DPR RI, pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 RUU dan telah menetapkan Program Legislasi Nasional Tahun 2025 dan Jangka Menengah 2025-2029, sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur. 

Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu Pemerintah mewujudkan "efisiensi berkeadilan" di APBN kita, yang merupakan mandat dari UUD 1945, serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. 

DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang luas melalui 26 Panitia Kerja Pengawasan dan 3 Tim Pengawasan. DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat. Lebih lanjut, DPD RI telah mendukung pembangunan berkelanjutan; aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional. BPK RI telah membuktikan integritasnya dan independensinya dalam pemeriksaan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 

Capaian BPK di tahun 2024 antara lain: mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga Kementerian dan Lembaga yang telah mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian mencapai 97,7% untuk tahun anggaran 2024; mengawal program prioritas nasional; meningkatkan efektivitas belanja APBN; serta penyelamatan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara. 

Mahkamah Konstitusi RI, di sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, dan menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung RI secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. 

Dengan sistem peradilan elektronik atau e-Court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya; penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68%; dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28%. 

Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 23 Komisi Yudisial RI memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia yaitu dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim.

Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon Hakim Agung dan Ad Hoc yang menghasilkan sebanyak 9 orang calon Hakim Agung dan 3 orang calon hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial RI juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim. 

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai peran dan kewenangannya. 

Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasionalis yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia. Masih banyak pekerjaan kita ke depan: Kita harus hapus kemiskinan ekstrem, kita harus dorong pertumbuhan ekonomi, dan kita harus bawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan moral yang disegani dunia. 

Untuk itu kita harus bekerja sama. Kita harus bersatu dan bergotong royong. Kita harus wujudkan Indonesia incorporated. Bersatu, Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju Dirgahayu Republik Indonesia ke 80. Merdeka! Merdeka! Merdeka

(Dani Jumadil Akhir)