Prabowo Jengkel Urus Izin Sulit: Negara Lain 2 Minggu, Kenapa Kita 2 Tahun?
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal rumitnya sistem perizinan di Indonesia. Prabowo mengatakan, masalah itu berdampak pada berpindahnya peluang investasi dari investor asing. Prabowo pun meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah sistem perizinan.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).
Prabowo membandingkan perizinan di Indonesia dan negara lain. Dia menyebutkan negara lain hanya butuh dua pekan untuk mengurus perizinan usaha dan investasi.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” kata Prabowo.
“Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun,” sambungnya.
Prabowo Minta Mensesneg Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Izin
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan perizinan di Indonesia. Dia menilai, regulasi yang rumit membuat investasi terhambat.
"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.
