Hilangkan Tantiem, Prabowo Minta Jumlah Komisaris BUMN Hanya 4 Orang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta jumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas. Hal ini disampaikannya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI.

Prabowo menekankan bahwa jumlah komisaris di setiap BUMN idealnya hanya empat hingga lima orang.

“Saya potong, setengah. Komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat–lima orang,” ucapnya, Jumat (15 Agustus 2025).

Selain itu, Prabowo juga meminta agar tidak ada lagi istilah tantiem-tantiem untuk para direksi dan komisaris BUMN.

“Hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Mereka memilih istilah asing supaya orang tidak mengerti apa itu tantiem,” ujar Prabowo.

Dia mengaku mengambil keputusan ini karena mengetahui ada komisaris BUMN yang menerima tantiem besar meski kontribusinya minim terhadap perusahaan.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun,” ujarnya.

Begitu juga untuk direksi BUMN. Prabowo memerintahkan Menteri BUMN untuk menghapus tantiem direksi bila BUMN-nya merugi.

“Dan untungnya harus untung bener, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau direksi atau komisaris keberatan, segera berhenti,” tegasnya.

“Tidak masuk akal. Jadi kalau direksi dan komisaris keberatan tidak menerima tantiem, ya berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan,” tambahnya.

Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus diperjuangkan untuk kepentingan rakyat.

“Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat,” tegas Prabowo.

(Taufik Fajar)