RI Gagas Lembaga Pemeriksa Halal Produk Perikanan

Jumlah besar tersebut, ujarnya, memperkuat urgensi keberadaan LPH agar produk yang dihasilkan memenuhi standar halal, sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi konsumen.

Tornanda menuturkan sertifikasi halal tidak hanya memastikan mutu produk, tetapi juga merupakan amanat regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diperbarui melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), Rahmadi Sunoko, menyampaikan pihaknya sedang menyusun mekanisme pembentukan LPH, termasuk kelengkapan akreditasi sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Tahun 2025 akan menjadi fase penguatan konsolidasi, termasuk pelatihan auditor halal sektor perikanan. Pada 2026, kami targetkan bisa melayani one stop services,” jelasnya.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, Abdul Syakur, menambahkan LPH dapat dibentuk oleh instansi pemerintah, sementara Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3H) oleh LSM atau perguruan tinggi.

“Tingkatan LPH terbagi dua, yakni LPH Pratama dan LPH Utama. Kami mendorong BBP3KP menjadi LPH Pratama yang memiliki lingkup provinsi terlebih dahulu,” katanya.

Selain untuk kebutuhan domestik, akselerasi sertifikasi halal juga diarahkan pada peluang ekspor, terutama untuk memenuhi konsumsi jemaah umroh dan haji.

Produk pangan halal Indonesia yang bersertifikat diyakini berpeluang lebih besar menembus pasar global.

"Khususnya ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga mutu hasil perikanan dari hulu hingga hilir sesuai PermenKP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU).

(Taufik Fajar)