MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - UMKM angkat kaki dari district Blok M atau Plaza 2 Mal Blok M usai harga sewa kios naik menjadi Rp15 juta per bulan. Hal ini menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pramono Anung pun meminta kepada PT MRT Jakarta agar memutus kerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema) dalam mengelola UMKM di district tersebut.
Hal itu dilakukan apabila pihak Kopema tetap ingin tarif sewa kios sebesar Rp15 juta per bulan. Padahal, PT MRT Jakarta menetapkan biaya sewa tarif bawah Rp300 ribu per bulan dan tarif atas Rp1,5 juta per bulan.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta soal harga sewa kios di Blok M naik menjadi Rp15 juta, Minggu (7/9/2025).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait heboh kenaikan harga sewa kios di district Blok M
Menurutnya ada kerjasama antara PT MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan Blok M dengan pihak Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai. Dia meminta Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat agar membatalkan kerjasama tersebut.
"Pertama untuk berdagang Blok M, memang ada kerja sama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan, ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur dirut MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Pramono berkomitmen untuk kebijakan terhadap UMKM menjadi yang utama. Oleh karenanya, dia meminta agar kawasan Blok M dikelola sendiri agar tarif sewa kios tidak naik semena-mena.
"Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M ramai, kemudian pengelola ataupun kooperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan saya minta untuk dibatalkan, lebih baik dikelola sendiri. Karena bagi saya pribadi untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan ini kan ekonomi sedang mengeliat, di Blok M sedang baik. Jadi kalau memang tidak bisa ya dibatalkan aja dan dikelola sendiri. Tidak perlu pakai kerjasama," tegasnya.
Pramono menjelaskan biasa sewa kios telah ditetapkan batas bawah Rp300.000 dan batas atas Rp1,5 juta. Dia secara tegas melarang PT MRT dan koperasi sebagai pengelola mematok tarif sewa lebih dari yang telah ditetapkan.
"Jadi kan itu batas bawahnya Rp300 ribu, batas atasnya Rp1,5 juta. Katanya ada yang lebih dari itu," ujar Pramono usai meninjau Plaza 2 Blok M.
Pramono juga mendengar kenaikan tarif sewa mencapai Rp15 juta per bulan. Dia secara tegas tarif tidak wajar itu tidak boleh dikenakan ke pedagang UMKM. "Saya nggak tahu ya, tapi katanya. Ini kan katanya. Pokoknya tidak diperbolehkan melebihi dari apa yang menjadi kesepakatan," ucapnya.
Pramono menyampaikan bahwa memang ada praktik menaikkan harga sewa kios di kawasan Blok M yang dikelola oleh MRT Jakarta. Padahal, sudah ada tarif batas bawah dan batas atas yang ditentukan dalam biaya sewa kios di kawasan Blok M untuk pelaku UMKM.
"Saya ke Blok M memang sengaja secara khusus pengen melihat apa yang viral di Blok M. Beberapa kios ditutup karena mereka ditagih iuran yang terlalu mahal. Saya sudah mengecek secara langsung, diskusi dengan Pak Dirut MRT, bahwa memang betul terjadi," kata Pramono
Pihak MRT selaku pengelola kawasan Blok M tidak menaikkan harga sewa kios pedagang UMKM. Justru, pihak koperasi yang menaikkan harga sewa kios.
"Koperasi ya (menaikkan harga sewa), MRT nggak. Dan ini bagi MRT, sebenarnya mereka seperti CSR-nya untuk mau membantu masyarakat lah. Bukan bisnisnya MRT sama sekali nggak, untuk membantu itu," kata Pramono.
Pramono sudah berdiskusi dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengenai polemik yang terjadi di District Blok M atau Plaza 2 Blok M. Hasilnya, benar ditemukan kenaikan tarif sewa kios yang dilakukan pihak koperasi selaku mitra dari MRT sebagai pengelola UMKM.
"Pertama saya minta untuk kerjasama yang dilanggar oleh koperasi apapun namanya itu, kalau mereka tidak memenuhi apa yang menjadi kesepakatan maka saya minta untuk di-postpone, kerjasamanya dihentikan saja," ujarnya.
"Yang kedua, tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Dirut, karena tempat ini dikelola sepenuhnya oleh MRT, maka tempat ini akan digunakan untuk memindahkan bagi siapapun para pedagang yang mau menggunakan tempat ini," lanjut Pramono.
Sementara, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya kenaikan harga sewa kios di Blok M. Sebab, tagihan yang selama ini berjalan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
"Ini tiba-tiba, karena dalam satu bulan terakhir baru ditagihkan ini. Yang sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan," kata Tuhiyat.
Tuhiyat mengungkapkan pihak MRT Jakarta bekerja sama dengan Kopame sejak diminta mengelola kawasan Blok M. Namun, ia mengaku tak mengetahui ada penambahan biaya sewa kios yang dibebankan ke UMKM.
"Sejak kita ditunjuk oleh pemerintah provinsi menata kawasan ini, 1 Januari 2025. Yang itu (kenaikan tarif sewa) kita tidak tahu. Karena kami tidak diberitahu," ungkapnya.
Pramono Anung meminta PT MRT Jakarta untuk memutus kerjasama dengan Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema) dalam mengelola UMKM di district Blok M.
Hal itu dilakukan apabila pihak Kopema tetap ingin tarif sewa kios sebesar Rp15 juta per bulan. Diketahui PT MRT Jakarta menetapkan biaya sewa tarif bawah Rp300 ribu per bulan dan tarif atas Rp1,5 juta per bulan.
"Ya kalau mereka masih tidak mau menaati apa yang menjadi kesepakatan, saya minta diputus, langsung diputus," ujar Pramono.
Dia menegaskan bahwa kenaikan tarif sewa kios dilakukan sepihak oleh Kopema. Pasalnya MRT Jakarta tidak menjadikan sewa kios UMKM sebagai bisnis melainkan hendak membantu melalui program CSR. "Koperasi ya, MRT engga. Dan ini bagi MRT, sebenarnya mereka seperti CSR untuk mau membantu masyarakat lah. Bukan bisnisnya MRT sama sekali nggak, untuk membantu itu," ucapnya.
Pramono juga telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat secara gratis di Blok M Hub. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.
"Dan kalau mereka mau menggunakan tempat ini, maka nanti selama dua bulan, Pak Dirut, kami berikan kebebasan, free, gratis, supaya mereka mau pindah ke tempat ini (Blok M Hub). Maka dengan demikian, karena tempat ini jauh lebih bagus sebenarnya, lebih nyaman, ada AC-nya dan fasilitasnya juga bagus," tuturnya.
Solusi ini diharapkan Pramono bisa menjawab keresahan pedagang yang ada di Blok M. Terlebih, pria nomor satu di Jakarta itu tak ini masalah ini berlarut karena UMKM menjadi ornamen yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia.
"Mudah-mudahan apa yang menjadi keresahan para pedagang yang ada di Blok M ini, segera bisa teratasi. Karena saya tahu, Blok M ini kan sekarang menjadi hub baru bagi Jakarta, maka kenapa begitu viral saya hari ini sudah di sini. Karena saya tidak mau ini berkepanjangan, ini segera harus diselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah pedagang UMKM yang mengeluhkan kenaikan harga sewa kios di Blok M sehingga mereka terpaksa angkat kaki dari tempat tersebut.
Salah satu video yang viral adalah konten TikTok dari @andremandorr. Dalam videonya, Andre mengaku terpukul karena harga sewa kios di Blok M naik.
Padahal, dia baru satu bulan menyewa kios di sana untuk berjualan makanan bersama istrinya yang sedang hamil. Dia terpaksa pindah karena kaget dengan tagihan harga sewa yang dinilainya tak masuk akal.
“Kita tiba-tiba dapat tagihan yang nggak ngotak harganya. Kalau ditanya kenapa gue bingung. Karena gue baru banget nemuin kios yang kayak gini bentukannya, tiba-tiba tagihannya naik Rp15 juta,” kata Andre.
(Dani Jumadil Akhir)