UMKM, Gig Workers hingga Komunitas Rancang Fondasi Ekonomi Kerakyatan RI

Feby Novalius, Jurnalis
Rabu 01 Oktober 2025 15:48 WIB
Pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan yang terbuka dan berkelanjutan. (Foto: Okezone.com/Kemenko PM)
Share :

Masukan-masukan inilah yang menurutnya memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ia menambahkan, pendekatan dialogis memastikan bahwa program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sudah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.

Sebagai informasi, kontribusi sektor ekonomi kreatif di NTT semakin nyata. Perhitungan terakhir menunjukkan nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, dengan jumlah pelaku kreatif terdaftar sekitar 10.803 orang. Sementara itu, jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat 366.473 unit, mayoritas usaha mikro. Dari total tersebut, subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi dengan sekitar 71,9% atau 7.769 pelaku, disusul kuliner 22,1% (2.389 pelaku), dan fesyen 2,8% (305 pelaku).

(Feby Novalius)

Halaman:
Lihat Semua
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Finance lainnya