3 Fakta Utang Kereta Cepat Bukan Tanggungan Negara 

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) secara mandiri. 

Menurutnya, Danantara dapat membayar utang dari keuntungan kereta cepat.
Berikut fakta-fakta utang Kereta Cepat bukan tanggungan negara yang dirangkum Okezone, Senin (13/10/2025). 

1. Harus Dikelola Danantara

Purbaya mengatakan, utang KCJB harus dikelola oleh Danantara agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah.

"Yang jelas, sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom.

"Harusnya mereka manage (mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," imbuhnya.

2. Negosiasi Insentif

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani telah mengonfirmasi bahwa Danantara sedang bernegosiasi intensif dengan pihak Tiongkok terkait restrukturisasi utang KCIC. 

Negosiasi ini dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan proyek menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan skema pembayaran. 

3. Skema Penyelesaian Utang

Dalam rapat-rapat internal, dikabarkan bahwa Danantara menyiapkan beberapa skema penyelesaian utang KCIC yang merupakan bagian dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk opsi penambahan ekuitas pada KCIC hingga kemungkinan mengalihkan utang ke APBN.

(Taufik Fajar)