Purbaya Soroti Anggaran Mengendap di Daerah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti soal masih adanya anggaran yang mengendap di kas daerah. Hal ini disampaikan ketika Purbaya menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Mulanya, Purbaya menggunakan momen rapat itu untuk menanyakan ihwal anggaran daerah apakah harus surplus atau boleh defisit.

"Sebenernya saya pengen nanya daritadi, tapi gatau boleh nanya nggak. Sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya pak ya. Itu kalo anggaran daerah boleh difisit, boleh surplus atau nggak atau harus balance setiap tahun?," kata Purbaya.

Merespons pertanyaan Purbaya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada umumnya, Kemendagri menargetkan pemerintah daerah harus bisa surplus pendapatan daerahnya.

"Umumnya kita targetinnya mereka harus surplus pak, targetnya. Supaya ada cadangan," jawab Mendagri.

Kemudian, kata Tito, jika seandainya defisit, maka mau tidak mau harus ngambil dari Silpa atau melakukan kebijakan utang. Hal ini banyak dilakukan oleh beberapa Kepala daerah.

"Dan banyak ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja," ujar Tito.

Merespons jawaban Tito, Purbaya kembali bertanya kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani apakah jika suatu Pemda mengalami surplus, bisa ditarik oleh pemerintah pusat anggarannya.

"Sebenarnya lebih diarahkan mereka untung mempush belanjanya pak," tutur Askolani.

Purbaya kembali bertanya apakah surplus anggaran Pendapatan daerah itu bisa dihabiskan untuk belanja daerah. Askolani menjawab bisa. Tapi juga bisa untuk simpanan yang bersifat terbatas dan harus dialokasikan pada awal tahun.

Dalam momen ini lah, Purbaya menyinggung langsung Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang disebut memiliki sisa anggaran mencapai tiga triliun rupiah di akhir tahun. Ia tak ingin, sisa anggaran tersebut justru diendapkan di kas daerah.

"Jadi saya tanya gitu pak, supaya Bojonegoro kan disana ada Exxon ya, Exxon mobil kan. Ya makmurkan lah penduduk disitu. Kalo Pemda tujuannya bukan untuk nabung, tapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," pungkas Purbaya.

(Taufik Fajar)