Purbaya Ungkap 4 Modus Pelanggaran Ekspor Komoditas

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan Bea Keluar (BK) dilakukan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun administratif. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dipenuhi, termasuk verifikasi perizinan, status clean and clear (CnC), serta pemenuhan pemungutan seperti royalti dan PPh Pasal 22.

Meski pengawasan sudah ketat, Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat empat modus pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam pelaksanaan ekspor komoditas BK.

“Dalam pelaksanaannya terdapat empat modus pelanggaran yang paling sering ditemukan, yaitu penyelundupan langsung, kesalahan administratif dalam pemberitahuan, penyamaran ekspor melalui modus antar pulau, serta upaya penyembunyian dengan mencampur barang legal dengan ilegal,” jelas Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Purbaya menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap modus-modus pelanggaran ini adalah kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas BK.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan perkembangan positif terkait kebijakan hilirisasi atau industrialisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia.

Kebijakan ini dinilai berhasil, tergambar dari meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertambangan itu sendiri.

Purbaya memaparkan data tren kontribusi PDB sektor minerba yang konsisten menurun.

Kontribusi PDB pertambangan sektor minerba turun dari Rp1.805,8 triliun pada 2022 menjadi Rp1.500,4 triliun pada 2024.

Hingga akhir tahun 2025, kontribusi ini diperkirakan berada di posisi Rp1.613,1 triliun.