JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa serangkaian kebijakan besar di pasar modal, mulai dari peningkatan standar free float hingga proses demutualisasi bursa, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan nasional yang lebih transparan dan stabil.
Terkait kebijakan free float minimum sebesar 15 persen yang sempat dikhawatirkan membuat pasar sepi, Airlangga justru memberikan pandangan sebaliknya. Menurutnya, porsi saham publik yang lebih besar adalah kunci untuk menarik aliran modal masuk.
"Tidak, jadi kita sudah lihat bahwa berapa kebutuhan investor kalau free float naik kan sebetulnya investasi akan masuk, likuiditas meningkat," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).
Airlangga juga menyoroti urgensi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diamanatkan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Proses ini diharapkan dapat mengubah struktur kepemilikan bursa agar tidak lagi tersandera kepentingan anggota bursa, sehingga manajemen bursa bisa bekerja lebih independen.
"Demutualisasi diharapkan mulai berproses di tahun ini, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat juga. Karena itu akan mengurangi level konflik kepentingan antara anggota bursa yang menentukan dan kepengurusan dari bursa itu sendiri," jelasnya.