Purbaya Bongkar Macetnya Izin Apotek dan Bioetanol di RI

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membedah sumbatan investasi di Tanah Air. Selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Purbaya memimpin sidang aduan kanal debottlenecking untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan instansi pemerintah yang dinilai menghambat bisnis.

Atasi Kendala Pelaku Usaha

Dalam sidang kali ini, Purbaya menyoroti masih banyaknya aduan yang masuk dan meminta proses penyelesaian dipercepat. Dia menekankan bahwa kehadiran Satgas ini adalah sinyal bagi birokrat agar tidak lagi mempersulit dunia usaha.

"Ada banyak, harusnya sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, yaudah seperti itu. Tapi kan positif, itu yang positif. Nah seharusnya nanti akan lebih banyak lagi, kan masih ada puluhan yang dilaporkan dan nanti akan lebih besar-besar lagi," tegas Purbaya di Kemenkeu, Kamis (5/2/2026).

"Tapi yang jelas, ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita harus menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka," imbuhnya.

Bahas Apotek dan Bioetanol

Sidang hari ini secara spesifik membahas dua isu besar yang melibatkan UMKM dan ketahanan energi nasional.

Sidang pertama, keberpihakan pada apotek UMKM dengan pemerintah merespons aduan dari Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen. Hasilnya, disepakati adanya fitur pemutakhiran data otomatis untuk mempermudah perpanjangan izin.

Selain itu, pemerintah menetapkan standar harga dan durasi penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lebih terjangkau bagi apotek skala kecil.

Sidang kedua adalah dukungan swasembada energi (Bioetanol). Sidang juga membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait perizinan produk Pertamax Green 95.

Kementerian dan Lembaga terkait sepakat melakukan sinkronisasi regulasi guna mendukung implementasi Bioetanol, sejalan dengan semangat ekonomi hijau dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya dengan gaya bicaranya yang lugas menyebut bahwa pertemuan ini bertujuan untuk "membersihkan" perilaku oknum pemerintah yang nakal.

"Ini kan tadi, pelaku usaha yang ngadu pemerintah brengsek. Kita beresin, kira-kira gitu," cetus Menkeu.

Satgas P2SP Terima 76 Laporan

Hingga saat ini, Satgas P2SP telah menerima 76 laporan. Rinciannya, 60 laporan sedang dalam proses penyidikan, 4 aduan telah dinyatakan selesai, dan 12 laporan dikembalikan untuk perbaikan dokumen.

"Dengan semangat perbaikan iklim investasi dan mendorong perekonomian, pemerintah terus memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha," pungkas Purbaya.

(Dani Jumadil Akhir)