JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 tidak mencapai target pemerintah. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,11% atau di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2%.
Berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp23.821,1 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp13.580,5 triliun atas dasar harga konstan (ADHK).
Namun demikian, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39% atau menjadi pertumbuhan tahunan triwulan IV yang tertinggi sejak pandemi Covid-19.
Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai meskipun terdapat akselerasi di penghujung tahun, akumulasi secara keseluruhan tetap akan tertahan di bawah target APBN.
"PDB diperkirakan tumbuh 5,18% untuk kuartal IV-2025, membuat angka pertumbuhan keseluruhan sebesar 5,05% untuk tahun 2025," kata Riefky.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons positif atas rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional tumbuh 5,39% pada kuartal IV 2025, yang membawa angka pertumbuhan akumulatif sepanjang tahun 2025 ke level 5,11%.
Meski angka tersebut sedikit di bawah target pribadinya, Purbaya menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi indikator kuat pemulihan ekonomi.
"Ya, lumayan kan 5,39. Ini lebih rendah dari perkiraan saya atau janji saya. Saya kan maunya 5,6 atau 5,7 atau 5,5. Tapi sejujurnya lumayan lah. Kita masih tumbuh 5,1%. Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik," kata Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa performa kuartal IV ini sangat krusial.
"Itu tertinggi dalam berapa tahun terakhir, mungkin dalam 4–5 tahun terakhir. Jadi lumayan, ada sinyal pembalikan ekonomi," dia menekankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan respons positif terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 yang mencapai 5,11% secara tahunan (year-on-year).
Airlangga menilai performa kuat pada kuartal IV yang menyentuh 5,39% menjadi bukti bahwa paket stimulus pemerintah telah bekerja efektif di lapangan.
Menurut Airlangga, terjaganya daya beli masyarakat yang tercermin dari kenaikan konsumsi rumah tangga tidak lepas dari intervensi fiskal yang digelontorkan pemerintah melalui berbagai bantuan sosial.
"Saya pikir itu sesuai dengan program pemerintah, di mana pemerintah menggelontorkan fiskal, yaitu bantuan sosial, dan terlihat konsumsi juga meningkat," ujar Airlangga
(Feby Novalius)