MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Program gentengisasi akan membuat anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera bisa naik. Saat ini, proses pembangunan huntap bagi korban bencana Sumatera masih diwarnai perdebatan terkait material atap yang akan digunakan, antara genteng atau seng.
Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penambahan anggaran huntap jika menggunakan genteng sebagai atap.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta gentengisasi di pembangunan hunian tetap korban bencana Sumatera, Jakarta.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyoroti perbedaan anggaran. Rumah yang dibangun BNPB bernilai sekitar Rp60 juta per unit, lebih rendah dibanding proyek kementerian, sehingga dinilai masih kurang untuk pengaplikasian genteng untuk rumah korban bencana.
"Hunian yang dibangun oleh BNPB itu nilainya Rp60 juta. Apalagi Rp60 juta sangat mepet, belum lagi sekarang ada program gentengisasi dari Bapak Presiden," ujarnya dalam Rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).
Suharyanto mengusulkan kepada Kepala Satgas untuk memberikan tambahan anggaran jika ingin memilih genteng dibanding seng sebagai atap rumah korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebab pemasangan genteng memerlukan penguatan struktur kayu atap.
"Jadi kami dalam saran ke Kasatgas tadi, kalau seandainya pun kami akan bangun dengan genteng, kami minta tambahan lagi karena untuk memasang genteng itu perlu penguatan lagi untuk kayu kayunya. Sementara rumah yang kami bangun itu masih menggunakan seng," lanjutnya.
Suharyanto menjelaskan, anggaran pembangunan huntap saat ini ditetapkan sebesar Rp60 juta per unit. Namun, angka tersebut sudah tergolong ketat, terlebih jika harus menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan atap genteng.
"Rp60 juta ini sudah sangat mepet Bapak pimpinan. Apalagi sekarang juga ada program gentengisasi dari Bapak Presiden. Sementara yang kami bangun rumah contoh di Bireun (Aceh) ini masih menggunakan seng," kata Suharyanto.
Dia menambahkan, apabila program gentengisasi diterapkan dalam pembangunan huntap, maka anggaran per rumah diperkirakan akan meningkat sekitar Rp5-10 juta. "Seandainya diizinkan ini untuk genteng mungkin Rp65 atau Rp70 juta atau mungkin disetujui seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PKP, disamakan harganya," ungkap dia.
Meski BNPB saat ini masih memiliki anggaran, Suharyanto khawatir kenaikan biaya tersebut akan berdampak pada keuangan negara. Menurutnya, jika anggaran pembangunan huntap di Aceh dinaikkan, maka standar serupa akan berlaku untuk daerah bencana lainnya.
"Tapi resikonya kalau disamakan harganya di Aceh berarti nanti di daerah-daerah bencana lain juga harus seperti itu Bapak Pimpinan," ucap Suharyanto.
"Seperti contoh yang kami bangun di Sukabumi, kemudian di Lebak itu Rp60 juta. Tapi kalau nanti dinaikkan di sini berarti standar ini akan berlaku seluruh Indonesia. Nah kami khawatir memberatkan keuangan negara," tandas dia.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya telah melakukan survei di sejumlah daerah seperti Jatiwangi, Majalengka, Purwakarta, dan Bekasi untuk mengkaji penggunaan genteng. Tujuan program ini, kata dia, bukan hanya mengurangi panas di dalam rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri dan UMKM dalam negeri.
"Tapi nanti arahan pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI), mana yang mau digunakan (genteng atau seng). Kalau boleh kita akan kaji dulu, karena ini akan sangat membantu industri dan UMKM dalam negeri," kata Maruarar Sirait.
Dia menegaskan opsi impor sebenarnya lebih mudah, namun pemerintah ingin memprioritaskan produk lokal. Kementeriannya meminta waktu satu minggu untuk menyusun kajian lengkap sebelum memutuskan jenis genteng yang akan digunakan secara nasional.
"Kalau mau simpel sih bisa saja kita impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan untuk menggerakan industri dalam negeri ini soal genteng," kata Maruarar.
"Kami minta waktu seminggu dengan kajian yagn lengkap untuk kami laporkan kepada pak ketua, dan dengan bnpb bisa sama sama hingga nanti kita koordinasi genteng mana yang mau digunakan," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sufmi Dasco Ahmad menyatakan keputusan pemilihan material atap harus didasarkan pada simulasi teknis dan produksi dalam negeri. Dia meminta kajian komprehensif agar pemerintah dapat menentukan bahan terbaik sebelum proyek berjalan masif.
"Jadi memang diskusi terbaru, soal mengganti genteng itu memang ada beberapa bahan, saya pikir bisa diproduksi dalam negeri, silahkan mungkin dibuat kajian dan simulasinya. Kemudian didiskusikan sehingga bisa diputuskan pada waktunya, untuk kemudian memakai yang mana," pungkas Dasco.
(Dani Jumadil Akhir)