JAKARTA – PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pick-up dari India untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Rencana impor ini mendapat sorotan dari DPR, pelaku industri, dan buruh, karena industri otomotif nasional sebenarnya mampu memproduksi kendaraan pick-up hingga sekitar 1 juta unit per tahun.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mewanti-wanti kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun yang digarap PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, perlu dicermati efisiensi anggaran dan penggunaan produk dalam negeri.
Evita menilai, dengan nilai proyek sebesar Rp24,66 triliun, kebijakan ini memiliki dampak strategis, tidak hanya terhadap distribusi pangan desa, tetapi juga terhadap arah kebijakan industri nasional.
“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” ujar Evita.
Detailnya, ada 35.000 unit Scorpio Pick-Up dipasok oleh Mahindra & Mahindra, dan 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Evita menyoroti transparansi dan rasionalisasi spesifikasi teknis, terutama apabila pengadaan diarahkan pada tipe penggerak empat roda (4x4). Menurutnya, tidak semua jalan desa di Indonesia membutuhkan fungsi 4x4. Mayoritas distribusi logistik desa masih dapat dilayani kendaraan 4x2 produksi dalam negeri.
Atas dasar itu, penggunaan anggaran untuk pengadaan ini patut ditinjau lebih lanjut. Sebab, kendaraan 4x4 memiliki harga pembelian dan biaya operasional yang lebih tinggi dibanding 4x2, sehingga keputusan spesifikasi harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan operasional koperasi.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menekankan bahwa importasi kendaraan dari India berpotensi besar mengurangi mata pencaharian pekerja pabrik otomotif.
Tak hanya itu, pelaku usaha seperti pemilik bengkel dan penyedia suku cadang juga terdampak. Bahkan pengusaha besar yang memiliki pabrik berskala nasional bakal terguncang kestabilan keuangannya.
"Tidak ada aktivitas ekonomi yang diciptakan dari importasi ini. Bahkan bisa menggerus pangsa pasar produk pick-up yang sudah diproduksi atau dirakit dalam negeri. Ekonomi kita bisa menyusut karena impor ini akan mengurangi PDB," kata Huda.
Dari kajian Celios, PDB bisa tergerus hingga Rp39,29 triliun, kehilangan pendapatan masyarakat mencapai Rp39,05 triliun, dan 330 ribu orang berpotensi kehilangan pekerjaan.