MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mulai mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dijadwalkan berlangsung Mei–Juli mendatang. Sensus sepuluh tahunan ini menargetkan lebih dari 30 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia, dari skala mikro hingga makro, untuk memetakan transformasi ekonomi nasional pasca pandemi.
Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, menjelaskan bahwa SE2026 akan menggunakan pendekatan baru, dengan fokus menangkap fenomena ekonomi digital dan aktivitas ekonomi yang tidak terlihat secara fisik, tetapi memiliki perputaran arus modal yang tinggi.
"Kali ini kami tidak ingin mengulang kesalahan dari empat sensus sebelumnya. Pendekatannya akan sedikit berbeda. Kami akan mengedepankan bantuan dan sinergi dari kementerian/lembaga serta seluruh asosiasi sejak awal kick-off untuk berkoordinasi dengan responden di seluruh Indonesia," ujar Zulkipli dalam Kick Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026, Rabu (25/2/2026).
Zulkipli menyoroti anomali ekonomi saat ini, di mana banyak pusat perbelanjaan atau ruko terlihat kosong, namun mobilitas dan perputaran uang tetap tumbuh pesat berkat industri digital. Oleh karena itu, metode pendataan akan diperluas, tidak hanya pada unit usaha yang memiliki bangunan fisik (established), tetapi juga usaha rumahan atau daring.
"Walaupun kita bisa melihat langsung usaha fisik, yang tersimpan di rumah tangga harus diurai melalui Survei Ekonomi 2026 ini," ungkap Zulkipli.
Untuk menyukseskan agenda besar ini, BPS akan menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari pegawai internal, mahasiswa Politeknik Statistika STIS, hingga masyarakat umum sebagai petugas pendata lapangan.
Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, mengingatkan bahwa tingkat respons dari pelaku usaha sangat bergantung pada kejelasan narasi yang dibangun pemerintah.
Berdasarkan evaluasi tahun 2025, kesiapan pelaku usaha untuk berpartisipasi cukup baik, tetapi masih ada keraguan terkait privasi data. Sebanyak 68 persen pelaku usaha bersedia berpartisipasi jika tujuan sensus dijelaskan dengan jelas, sementara 27 persen responden masih ragu karena khawatir data akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan.