JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan, mengatakan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Sebab. program biodiesel berbasis kelapa sawit ini menunjukkan kontribusi bagi ketahanan energi nasional. sekaligus perekonomian Indonesia.
Menurut Fadhil, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujarnya keterangannya, Jumat (27/2/2026),
Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.
Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.
Untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri telah mencapai hampir 15 juta kiloliter atau sekitar 96 persen dari target.
Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar guna menjaga keberlanjutan program, termasuk untuk sektor PSO dan non-PSO.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan, menyebut Indonesia kini menjadi salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Menurutnya, banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena sukses menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional.