Respons Pemerintah soal Peringatan Lembaga Rating Global: Stabilitas Jangka Pendek, Tantangan Kredibilitas Jangka Panjang

JAKARTA – Respons Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap peringatan lembaga pemeringkat global menunjukkan upaya stabilisasi cepat, namun masih menyisakan pertanyaan mengenai kredibilitas reformasi struktural jangka panjang.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah memberikan klarifikasi dan penegasan kebijakan menyusul peringatan dari S&P Global Ratings, Moody’s Ratings, dan MSCI Inc.. Pemerintah menekankan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat, defisit fiskal terkendali, serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi.

Namun, menurut Kusfiardi, Analis Ekonomi Politik Pasar Saham, pendekatan tersebut masih didominasi karakter normatif dan defensif.

“Pemerintah relatif cepat merespons peringatan lembaga rating. Tetapi respons itu lebih bersifat pembelaan terhadap fundamental makro yang ada, bukan penyampaian roadmap reformasi struktural yang benar-benar baru dan terukur,” ujar Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).

Respons Pemerintah: Stabilitas dan Komunikasi Proaktif

Pemerintah melalui berbagai forum, termasuk agenda “Indonesia Economic Outlook” Februari 2026, menegaskan komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB, memperbaiki struktur pasar modal melalui peningkatan free float, serta memperkuat peran sovereign wealth fund Danantara.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga persepsi pasar dan mencegah downgrade lanjutan. Namun demikian, pasar tetap menuntut konsistensi implementasi dan peningkatan transparansi tata kelola.

“Pasar bukan hanya menilai angka makro. Mereka menilai kredibilitas, konsistensi, dan arah kebijakan. Jika komunikasi hanya bersifat reaktif pasca-peringatan, ruang ketidakpastian tetap terbuka,” tambah Kusfiardi.