DJP Pastikan Data Transaksi Kartu Kredit dari 27 Bank Aman

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan jaminan keamanan atas kerahasiaan data wajib pajak, menyusul pemberlakuan aturan baru yang mewajibkan perbankan melaporkan data transaksi kartu kredit nasabah.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menegaskan bahwa seluruh sistem pengelolaan data, termasuk sistem Coretax, telah melewati serangkaian pengujian ketat dari berbagai lembaga otoritas keamanan negara.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa integrasi data transaksi keuangan yang masuk ke DJP tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan.

“Kami sudah melalui review perlindungan data pribadi dengan Komdigi, begitu juga dengan BSSN untuk mereview kedaulatan dan keamanan data maupun sistem kami,” ujar Bimo dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Bimo menjelaskan bahwa prinsip perlindungan data merupakan pilar utama dalam administrasi perpajakan modern. Selain kepatuhan terhadap Pasal 34 undang-undang perpajakan yang mewajibkan pejabat menjaga kerahasiaan data, DJP juga melakukan uji penetrasi (penetration test) secara berkala.

Beberapa lembaga tinggi negara yang terlibat langsung dalam peninjauan keamanan sistem DJP antara lain Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Kepastian keamanan ini disampaikan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang diteken Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan tersebut mengamanatkan seluruh instansi, lembaga, hingga asosiasi untuk menyetorkan data perpajakan kepada negara.

“Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi Pasal 1 PMK 8/2026.