Subsidi Energi Rp210 Triliun Dinilai Tak Efektif Lagi

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera mengubah pola subsidi energi agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap konflik geopolitik. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil yang kian membebani keuangan negara, terutama di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Percepatan kebijakan elektrifikasi serta perluasan insentif energi berbasis listrik menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh. Ekonom Defiyan Cori menilai insentif tersebut perlu difokuskan kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar transisi energi berjalan lebih cepat dan efektif.

“Selain itu, pemerintah perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi serta memperluas insentif energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan impor.

“Perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak pada pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” katanya.

Defiyan menilai situasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain risiko pasokan, perang juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Data menunjukkan alokasi subsidi energi Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, subsidi energi tercatat Rp131,5 triliun, meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020. Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp157,6 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar untuk subsidi BBM dan LPG impor.

Sementara itu, pada 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.

Pada 2025, pemerintah kembali meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi dan kompensasi dalam APBN menjadi Rp394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibandingkan 2024. Alokasi subsidi BBM dan LPG juga naik Rp900 miliar menjadi Rp204,3 triliun.

“Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG,” katanya.

Oleh karena itu, besarnya alokasi subsidi energi berbasis fosil tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global. Ia menilai pemerintah dapat mengalihkan sebagian subsidi BBM dan LPG impor ke program elektrifikasi, termasuk kompor listrik dan kendaraan listrik.

(Feby Novalius)