Keempat, pemerintah juga mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam gerakan ini. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti menghemat listrik di rumah dan tempat kerja, hingga beralih ke transportasi publik.
Meski ada penyesuaian pola kerja, masyarakat tetap diimbau menjaga produktivitas dan menjalankan aktivitas seperti biasa.
Kelima, kebijakan WFH ini bakal terus dievaluasi setiap dua bulan sekali.
Keenam, dari sisi anggaran, kebijakan ini diproyeksikan membawa dampak besar. Penerapan WFH bagi ASN diperkirakan mampu menghemat hingga Rp6,2 triliun dari APBN.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan potensi efisiensi mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun, yang akan dialihkan ke belanja yang lebih produktif, termasuk untuk rekonstruksi pascabencana.
Ketujuh, di sektor energi, langkah konkret juga disiapkan. Program biodiesel B50 akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026, yang diperkirakan mampu menekan penggunaan bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM subsidi melalui sistem barcode MyPertamina, dengan pengisian wajar satu kali penuh per hari untuk kendaraan pribadi.
Sementara itu, delapan, program penyediaan makanan bergizi (MBG) juga dioptimalkan dengan skema distribusi lima hari dalam seminggu. Khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan angka stunting tinggi, serta sekolah berasrama, program tetap berjalan penuh seperti biasa.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap lahir budaya kerja yang lebih adaptif sekaligus kesadaran kolektif untuk hidup hemat energi.
"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi transformasi budaya kerja ini,” pungkas Airlangga.
(Dani Jumadil Akhir)