Harga Plastik Naik, Pemerintah Siapkan Strategi Selamatkan UMKM

JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi lonjakan harga plastik yang berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis pengusaha UMKM, khususnya di bidang makanan dan minuman.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi bahan baku melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik, sehingga mengganggu rantai pasok global.

“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia pada 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik, bahkan menyebabkan sejumlah lini produksi terhenti. Dampaknya, harga plastik di tingkat eceran meningkat tajam dan menekan kinerja pengusaha UMKM, dengan penurunan omzet hingga 50 persen.

Padahal, mayoritas pengusaha UMKM bidang makanan dan minuman masih bergantung pada kemasan plastik. Industri kemasan plastik dalam negeri sendiri mendominasi pasar hingga 67,61 persen pada 2025, dengan sektor makanan sebagai kontributor terbesar.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dapat segera berjalan.

Lebih jauh, kondisi ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi terhadap ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi menuju penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik. Sejumlah bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioplastik sebagai alternatif kemasan yang menggantikan nafta.

“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.

Ia menambahkan, rumput laut dan singkong yang melimpah di Indonesia sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi. Dengan dorongan kebijakan yang tepat, permintaan dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien.

Sejumlah pengusaha UKM juga telah memulai produksi plastik berbasis rumput laut, bahkan mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan terhadap inisiatif tersebut agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Jika kebijakan diarahkan untuk memperkuat substitusi bahan baku dari nafta ke rumput laut, maka permintaan akan tumbuh dan biaya produksi dapat ditekan,” ujar Maman.

Selain itu, pengembangan bahan baku alternatif juga membuka peluang usaha baru bagi pengusaha UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem industri berbasis sumber daya lokal.

Kementerian UMKM terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas rantai pasok bahan baku plastik nasional.

Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai kebijakan pendukung, antara lain subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, penerapan prinsip pengurangan penggunaan plastik, serta pelatihan dan pendampingan untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

(Feby Novalius)