Produksi Dipangkas, Industri Tambang di Ambang PHK

JAKARTA - Industri pertambangan sedang menghadapi dilema di dalam negeri, ada kebijakan yang sangat mempengaruhi bisnis dalam menghadapi cost yakni penggunaan B50 dan harga BBM yang naik karena situasi global. Ditambah lagi pengurangan produksi mineral dan batub ara membuat perusahaan melakukan efesiensi sampai situasi kembali normal. 

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, kebijakan pengendalian produksi untuk dua komoditas tambang, yakni batu bara dan nikel untuk proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi bencana bagi industri pertambangan nasional. 

Selain karena kebijakan pengendalian produksi, perubahan persetujuan RKAB dari tiga tahunan menjadi setiap tahun memicu kekhawatiran akan kendala produksi di awal tahun sebelum keluarnya persetujuan RKAB. 

“Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak dapat berfungsi di awal tahun karena keterlambatan proses persetujuan RKAB,” kata Widhy dalam Diskusi Peran  RKAB dan Peningkatan Produksi Dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global, Rabu (8/4/2026).

Menurut dia, Perhapi sebetulnya sudah menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana perubahan persetujuan RKAB dari tiga tahun kembali ke setiap tahun. Walaupun ada aplikasi yang bisa membantu proses persetujuaan RKAB, realitasnya persetujuan RKAB terlambat hingga di Maret 2026.

 “Alhamdulillahnya, ada semacam relaksasi untuk menggunakan 25% dari kegiatan yang masih berlaku,” katanya. 

Sementara itu, terhadap rencana untuk pengendalian produksi, Widhy mengungkap fakta bahwa sudah banyak perusahaan di sektor pertambangan batubara yang melakukan slow learning. Bahkan, ada menyesuaikan operasional tambang, karena khawatir adanya rencana pembatasan produksi. 

“Saat ini sudah terjadi di beberapa tempat, bahkan yang di ibu kota adalah mem-PHK, menterminasi karyawannya di daerah pusat kehidupan,” ungkap Widhy.