Di sisi lain, struktur transportasi nasional masih didominasi kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum berkembang merata, khususnya di kota menengah dan wilayah perdesaan. Kondisi ini menyebabkan tingginya konsumsi energi serta rendahnya efisiensi sistem transportasi.
MTI mendorong pemerintah melakukan peralihan sistem transportasi menuju berbasis angkutan umum melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan transportasi publik, pengembangan sistem angkutan umum di kota menengah dan perdesaan, serta penguatan integrasi transportasi dengan sistem logistik nasional.
Selain itu, Haris menekankan pentingnya reorientasi subsidi energi dari BBM kendaraan pribadi menjadi subsidi untuk angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa penurunan biaya transportasi masyarakat, pengurangan kemacetan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Dalam jangka pendek, MTI mengusulkan sejumlah langkah cepat (quick wins), seperti pemberlakuan tarif nol atau gratis untuk angkutan umum massal di kota besar pada periode tertentu, penambahan armada angkutan umum, serta penyediaan BBM khusus bagi angkutan umum.
MTI juga menilai kebijakan WFH perlu dievaluasi lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan efek samping, seperti pergeseran aktivitas perjalanan ke kegiatan nonproduktif yang tetap mengonsumsi BBM.