PPN Jalan Tol, Purbaya Pastikan Tak Ada Pajak Baru Sebelum Ekonomi Membaik

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan kebijakan perpajakan baru, termasuk isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol. Purbaya mengaku belum menerima laporan resmi maupun detail terkait wacana yang belakangan beredar di publik tersebut.

“Saya belum baca. Paling enggak pada waktu dia ngomongkan, dia belum memberitahu saya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal yang berdampak luas wajib melewati proses analisis mendalam di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Ia menjamin pemerintah tidak akan mengambil langkah tanpa pertimbangan data yang komprehensif.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memberikan sinyal kuat bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat. Selama indikator ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, rencana penambahan beban pajak akan ditunda.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” tegas Purbaya.

Pemerintah akan terus memantau berbagai parameter, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga survei kepercayaan konsumen, untuk memastikan kebijakan fiskal tidak menjadi penghambat aktivitas ekonomi.

“Kita lihat kan macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” tambahnya.

Sejalan dengan Menkeu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Jenderal Bimo Wijayanto memastikan bahwa rencana PPN tol masih dalam level perencanaan strategis jangka panjang dan belum menjadi aturan hukum yang mengikat.

Di sisi lain, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai efek domino jika PPN tol dipaksakan. Menurutnya, tambahan biaya di jalan tol berisiko tinggi memicu kenaikan inflasi melalui jalur biaya logistik.
 

(Dani Jumadil Akhir)